Senin, 16 Nov 2026 NasionalDaerahEkonomiOlahragaTeknologi
Breaking
Beranda › Ekonomi
Ekonomi

Delapan Fraksi DPRD Kapuas Hulu Setujui Penyertaan Modal Bank Kalbar 2027–2031

✍️ Rina Marlina 🕒 16 Nov 2026 👁️ 1x dibaca
Penyerahakan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyertaan Modal pada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2027–2031 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Penyerahakan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyertaan Modal pada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2027–2031 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Foto: istimewa

rakyatkayong.com – Delapan fraksi DPRD Kabupaten Kapuas Hulu menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat untuk Tahun Anggaran 2027–2031.

Persetujuan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kapuas Hulu yang dirangkaikan dengan penyampaian pendapat akhir pemerintah daerah dan penandatanganan persetujuan bersama antara kepala daerah dan DPRD, Jumat (13/11/2026).

Wakil Bupati Kapuas Hulu, Sukardi, yang mewakili bupati, menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD atas dukungan, saran, dan masukan selama pembahasan Raperda pada 11–13 November 2026.

Menurut Sukardi, penyertaan modal daerah merupakan salah satu instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Terima kasih kepada Fraksi DPRD atas dukungan dan saran selama proses pembahasan Raperda ini, semoga ini menjadi instrumen penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Sukardi.

Melalui kebijakan tersebut, Bank Kalbar diharapkan dapat memperbesar kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi daerah. Salah satu sasaran yang diharapkan adalah dukungan pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta sektor-sektor produktif.

Meski demikian, pelaksanaan penyertaan modal harus tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, kondisi fiskal, dan prioritas pembangunan. Pemerintah daerah juga menekankan pentingnya prinsip tertib, transparan, dan akuntabel dalam pelaksanaannya.

Setelah disetujui bersama, Raperda tersebut akan disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Barat melalui Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat untuk mendapatkan fasilitasi.

Selanjutnya, rancangan peraturan akan disempurnakan berdasarkan hasil fasilitasi sebelum diajukan ke tahap berikutnya hingga ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

RM
Rina MarlinaEditor
💬

Diskusi

Bagikan pendapat Anda
0 komentar

Lengkapi data kamu

Sekali isi untuk bisa berkomentar.

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!

Artikel Terkait

News Update