Lapor Mas Wapres Dua Tahun, Setwapres Ungkap Aduan Pendidikan hingga BBM

rakyatkayong.com – Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) menandai dua tahun pelaksanaan program Lapor Mas Wapres (LMW) dengan mengungkap sejumlah persoalan masyarakat yang telah ditindaklanjuti. Kanal pengaduan tersebut disebut telah menangani berbagai laporan, mulai dari persoalan pendidikan, akses bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi hingga fasilitasi sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Informasi capaian itu disampaikan melalui unggahan Setwapres pada Rabu (11/11/2026), bertepatan dengan dua tahun sejak Lapor Mas Wapres diluncurkan pada 11 November 2024.

Dalam pelaksanaannya, penanganan pengaduan masyarakat dilakukan melalui koordinasi dengan kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah. Mekanisme tersebut ditujukan agar berbagai persoalan yang disampaikan masyarakat dapat diteruskan kepada instansi terkait.

Setwapres menyampaikan bahwa keberadaan kanal pengaduan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mendengar aspirasi masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

"Dua tahun bukan sekadar penanda waktu, melainkan komitmen untuk terus mendengar setiap aspirasi, merespons kebutuhan masyarakat, dan menghadirkan manfaat nyata bagi seluruh rakyat Indonesia," tulis Setwapres dalam unggahannya.

Program Lapor Mas Wapres menjadi salah satu saluran pengaduan masyarakat yang melengkapi layanan pengaduan pemerintah lainnya. Kehadirannya diharapkan memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan persoalan yang membutuhkan perhatian dan tindak lanjut pemerintah.

Dinamika Politik Wakil Presiden

Unggahan capaian dua tahun Lapor Mas Wapres tersebut muncul ketika posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tengah menjadi sorotan politik.

Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi dilaporkan telah menandatangani usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik persyaratan Gibran sebagai wakil presiden.

Wakil Ketua DPR Saan Mustopa mengatakan jumlah pengusul telah melampaui persyaratan minimal, yakni 25 anggota DPR dari lintas fraksi. Dokumen tersebut telah diterima pimpinan DPR dan akan diproses melalui mekanisme kelembagaan.

Dukungan berasal dari anggota Fraksi PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, PKS, PAN, dan Demokrat.

"Total 120 anggota dari delapan fraksi mengusulkan untuk menyatakan hak menyatakan pendapat," kata Saan di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (11/11/2026).

Menurut Saan, usulan tersebut akan dibahas melalui rapat pimpinan dan Badan Musyawarah DPR sebelum dibawa ke rapat paripurna.

Meski jumlah dukungan telah melampaui persyaratan minimal pengajuan, proses tersebut belum berarti Gibran telah dimakzulkan. Usulan masih harus melewati tahapan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kabar Pengunduran Diri Belum Mendapat Konfirmasi Resmi

Di tengah dinamika tersebut, kabar mengenai pengunduran diri Gibran turut menjadi perhatian. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya mengungkapkan bahwa Gibran menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dalam pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (10/11/2026).

Pertemuan yang berlangsung sekitar 2,5 jam itu disebut membahas perkembangan persoalan hukum terkait dokumen pendidikan Gibran.

Prasetyo menyampaikan bahwa Presiden Prabowo memberikan sejumlah masukan terhadap hal yang disampaikan wakil presiden tersebut.

Kabar semakin berkembang setelah Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, membenarkan informasi pengunduran diri Gibran saat dikonfirmasi wartawan di Jakarta. Ia menjawab singkat, "Betul."

Namun, pernyataan mengenai niat mundur dan konfirmasi dari Budi Arie perlu dibedakan dari pengunduran diri yang telah dinyatakan secara resmi melalui mekanisme ketatanegaraan.

Hingga Rabu malam, berdasarkan informasi dalam laporan tersebut, belum ada pernyataan resmi langsung dari Gibran mengenai pengunduran dirinya.

Sementara itu, unggahan Setwapres mengenai dua tahun Lapor Mas Wapres tidak secara langsung mengaitkan capaian program tersebut dengan dinamika politik yang sedang berkembang.