Muhammadiyah Imbau Masyarakat Tetap Damai Usai Gibran Mundur dari Wapres
rakyatkayong.com – Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mengimbau masyarakat Indonesia menjaga kedamaian dan tidak terjebak dalam kegaduhan politik menyusul kekosongan jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia setelah Gibran Rakabuming Raka menyampaikan pengunduran diri.
Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan, proses pengisian jabatan wakil presiden merupakan bagian dari mekanisme konstitusional yang melibatkan presiden dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
"Yang paling penting, kita jangan ramai, heboh, gaduh, apalagi bertengkar karena kekosongan posisi itu," katanya di Palu, Jumat.
Haedar menyampaikan hal tersebut saat dimintai tanggapan mengenai sikap Muhammadiyah terhadap perkembangan politik nasional setelah Gibran mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden.
Menurut dia, masyarakat perlu menghormati proses yang berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan. Ia meyakini presiden dan MPR memiliki pertimbangan dalam menentukan langkah selanjutnya.
"Saya yakin presiden dan MPR punya pandangan jauh ke depan, dan Muhammadiyah selalu menerima hasil yang diputuskan secara konstitusional dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku," katanya menegaskan.
Di sisi lain, Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas menyampaikan sejumlah catatan kritis atas berhentinya Gibran dari jabatan wakil presiden.
Busyro berharap peristiwa tersebut menjadi pelajaran bagi Presiden Prabowo Subianto maupun para pemimpin pada masa mendatang agar lebih berhati-hati dalam menentukan pasangan politik.
"Harus menjadi pelajaran pertama dan terakhir bagi Presiden Prabowo, dan para pemimpin yang akan datang untuk ekstra hati-hati dalam memilih mitra politik," harapnya.
Menurut Busyro, seorang wakil presiden harus memiliki sejumlah kualitas mendasar, terutama kejujuran, kecerdasan, serta rekam jejak kepemimpinan yang baik.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan menerima dan menghormati keputusan Gibran untuk berhenti dari jabatan Wakil Presiden RI. Surat pernyataan berhenti tersebut disampaikan Gibran kepada Presiden Prabowo dan Ketua MPR Ahmad Muzani pada Kamis (12/11/2026).
Pernyataan Presiden disampaikan di Istana Merdeka, Jakarta, pada hari yang sama. Perkembangan tersebut kemudian menjadi bagian dari proses konstitusional untuk menindaklanjuti kekosongan jabatan wakil presiden.
