Pemkab Kapuas Hulu Batalkan FDS 2026: Waktu Mepet dan Regulasi Lelang Jadi Alasan Utama
KAPUAS HULU — Agenda pariwisata unggulan di Provinsi Kalimantan Barat, yakni Festival Danau Sentarum (FDS) yang dijadwalkan bergulir pada tahun 2026 ini, dipastikan batal untuk dilaksanakan. Keputusan ditiadakannya agenda akbar yang semula direncanakan berlangsung di Kecamatan Batang Lupar tersebut diambil langsung oleh jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kapuas Hulu setelah melalui serangkaian kajian dan rapat koordinasi evaluasi mendalam.
Pemerintah daerah setempat menyatakan bahwa pembatalan agenda pariwisata skala nasional ini tidak terhindarkan akibat berbagai kendala teknis krusial. Berdasarkan hasil rapat resmi yang digelar untuk membahas keberlanjutan iven tersebut, terungkap bahwa hambatan utama yang dihadapi berkaitan erat dengan keterbatasan durasi waktu persiapan serta penyesuaian regulasi birokrasi pengadaan barang dan jasa, khususnya mekanisme lelang yang berlaku di instansi pemerintahan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kapuas Hulu, Ambrosius Sadau, membeberkan secara blak-blakan mengenai pertimbangan faktual di balik pembatalan agenda tahunan itu. Menurutnya, perhitungan waktu yang tersisa sudah tidak memungkinkan bagi panitia penyelenggara maupun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk mengeksekusi seluruh rangkaian persiapan secara maksimal tanpa menyalahi ketentuan hukum yang berlaku. Sektor administrasi keuangan dan tahapan pengadaan lelang membutuhkan proses panjang yang dikhawatirkan justru berpotensi menimbulkan masalah hukum di kemudian hari jika dipaksakan dalam tempo yang terlalu singkat.
Meskipun dari sisi ketersediaan alokasi anggaran pendapatan daerah pihak Pemkab Kapuas Hulu sebenarnya sudah menyiapkan pos pendanaan untuk menyukseskan perhelatan Festival Danau Sentarum 2026, faktor kendala non-finansial seperti regulasi lelang dan sempitnya sisa hari efektif membuat pemerintah daerah harus mengambil langkah antisipatif yang berat. Keputusan pembatalan ini dinilai sebagai opsi paling rasional demi menghindari kegagalan pelaksanaan di tengah jalan serta menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Sebagai tindak lanjut dari keputusan pembatalan perhelatan akbar tersebut, Sekda Kapuas Hulu juga memberikan instruksi tegas kepada seluruh panitia pelaksana yang terlibat. Instruksi khusus ini ditujukan terutama untuk penanganan dana partisipasi atau sumbangan pihak luar yang telanjur masuk ke kas kepanitiaan.
Berkaitan dengan hal tersebut, Sekda secara lugas memberikan penegasan agar panitia segera memulangkan seluruh dana sumbangan kepada pihak pemberi.
"Sudah ada dana dari donatur yang masuk panitia FDS, saya perintahkan untuk dikembalikan uang tersebut. Jika sudah dikembalikan, maka rekening pun akan saya tutup," tegasnya.
Instruksi pengembalian dana donatur ini ditekankan sebagai bentuk transparansi serta bentuk pertanggungjawaban moral dan administratif dari panitia maupun pemerintah daerah kepada pihak swasta maupun perseorangan yang sempat berpartisipasi memberikan dukungan awal. Dengan dikembalikannya seluruh sumbangan tersebut secara utuh, pihak berwenang dapat segera menutup rekening penampungan dana festival guna merampungkan proses administratif pembatalan secara tuntas.
Festival Danau Sentarum sendiri selama ini dikenal sebagai salah satu agenda pariwisata bahari dan budaya terbesar yang menjadi daya tarik utama pelancong domestik maupun mancanegara untuk berkunjung ke Kabupaten Kapuas Hulu. Iven ini memegang peran strategis tidak hanya sebagai sarana pelestarian tradisi masyarakat lokal di kawasan perbatasan dan sekitar cagar biosfer Danau Sentarum, tetapi juga sebagai motor penggerak roda perekonomian masyarakat, UMKM, serta sektor pariwisata kreatif secara luas.
Oleh karena itu, keputusan pembatalan yang diambil tentu melewati pertimbangan yang sangat matang dan melalui forum diskusi lintas sektor yang melibatkan unsur pimpinan daerah, instansi terkait, serta panitia teknis. Pemerintah daerah menyadari bahwa antusiasme masyarakat dan para pelaku pariwisata terhadap kembalinya iven ini sangat tinggi. Kendati demikian, kepatuhan terhadap koridor hukum dan perundang-undangan yang mengatur pengadaan barang serta pengelolaan keuangan negara tetap harus ditempatkan sebagai prioritas tertinggi di atas kepentingan penyelenggaraan acara.
Dengan resmi dibatalkannya pelaksanaan FDS pada tahun 2026 ini, pihak Pemkab Kapuas Hulu berharap masyarakat luas, para pegiat pariwisata, serta para pemangku kepentingan dapat memahami kondisi objektif yang dihadapi oleh pemerintah daerah. Langkah-langkah evaluasi ke depan diharapkan bisa menjadi bahan pembelajaran bersama agar tata kelola persiapan iven pariwisata di masa mendatang dapat direncanakan jauh-jauh hari secara lebih terstruktur, matang, dan akuntabel tanpa terbentur hambatan regulasi teknis serupa.
