Desakan WALHI Kalbar di COP31: Kalimantan Barat Bukan Tumbal Investasi Korporasi

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kalimantan Barat secara tegas menyampaikan empat tuntutan mendesak kepada Delegasi Republik Indonesia yang tengah bersidang dalam Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP31). Langkah kritis ini diambil sebagai respons atas situasi lingkungan yang kian mengkhawatirkan di tingkat tapak, di mana masyarakat lokal terus-menerus menanggung beban berat berupa bencana ekologis berulang, mulai dari kepungan kabut asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) hingga ancaman banjir bandang akibat masifnya pembukaan konsesi skala besar.

Aksi pengawalan isu ini sebelumnya juga disuarakan melalui aksi damai kreatif di area Car Free Day (CFD) Jalan Ahmad Yani, Pontianak, yang melibatkan berbagai elemen masyarakat sipil, seperti Pusat Dayakologi, Tim Cegah Api Greenpeace, Mapala Enggang Gading, Mapa Polnep, GMPA Cagar Gaspasi, hingga Paramedis Jalanan. Melalui momentum internasional COP31 yang berlangsung pada 9–20 November 2026, WALHI Kalbar mengingatkan pemerintah pusat agar tidak terjebak dalam retorika diplomasi iklim yang elitis tanpa menyentuh realitas penderitaan warga di wilayah regional.

Berdasarkan data analisis citra satelit Nusantara Atlas periode Januari hingga September 2026, luas indikatif lahan yang terbakar di wilayah Provinsi Kalimantan Barat tercatat mencapai angka fantastis seluas 278.172 hektare. Angka tersebut menempatkan Kalimantan Barat pada posisi tertinggi kedua secara nasional dalam hal luasan wilayah yang dilalap api. Ironisnya, bencana tahunan ini tidak hanya merusak fungsi ekologis hutan primer dan sekunder, tetapi juga melumpuhkan aktivitas sosial serta kesehatan warga sipil setempat yang terpapar polusi udara pekat secara berkepanjangan.

Menanggapi fenomena tersebut, Direktur Eksekutif WALHI Kalbar, Sri Hartini, menyampaikan kritik tajam terhadap lambannya penegakan hukum bagi para pemegang konsesi bermasalah.

“Asap dan banjir di Kalimantan Barat bukan takdir. Kebakaran terus berulang di konsesi yang sama, sementara pemilik modal di baliknya nyaris tak tersentuh hukum. Tidak ada keadilan iklim tanpa keadilan ekologis,” tegas Sri Hartini.

Pernyataan tersebut menggarisbawahi kegagalan sistemik dalam penindakan korporasi perusak lingkungan. Di saat yang sama, masyarakat di sejumlah wilayah pedalaman Kalbar sebenarnya telah membuktikan kemandirian dalam menjaga keseimbangan alam, seperti pengelolaan pembangkit listrik mikrohidro berkapasitas 25 hingga 45 kilowatt yang sepenuhnya bergantung pada kelestarian aliran sungai serta daerah tangkapan air di kawasan hutan hulu. Hal ini membuktikan bahwa perlindungan lingkungan berbasis komunitas lokal jauh lebih efektif ketimbang proyek-proyek mitigasi iklim berorientasi komersial yang kerap mengabaikan hak-hak dasar rakyat.

Oleh karena itu, dalam perundingan global COP31, WALHI Kalbar merumuskan empat poin tuntutan utama yang wajib diperjuangkan oleh para delegasi resmi Indonesia di panggung internasional:

1. Penghentian Impunitas Korporasi: Pemerintah harus segera mengevaluasi, mencabut izin, dan menindak secara tegas perusahaan-perusahaan perkebunan maupun pertambangan yang wilayah konsesinya terbukti berulang kali mengalami kebakaran atau memicu bencana ekologis.

2. Pengakuan dan Perlindungan Ruang Hidup Masyarakat Adat: Memberikan kepastian hukum dan ruang kelola yang sah bagi masyarakat adat serta komunitas lokal yang selama ini terbukti konsisten bertindak sebagai penjaga sejati kelestarian hutan.

3. Adopsi Pendekatan Non-Pasar (Pasal 6.8 Perjanjian Paris): Mendorong skema aksi iklim yang murni berfokus pada perlindungan ekosistem dan keadilan sosial, alih-alih menggantungkan harapan pada solusi palsu berorientasi pasar karbon yang kerap memperdagangkan alam sebagai komoditas ekonomi semata.

4. Akuntabilitas Kebijakan Pasca-COP31: Memastikan bahwa setiap komitmen yang diucapkan di forum internasional diterjemahkan secara nyata ke dalam kebijakan pembangunan daerah dan nasional yang berpihak pada keselamatan lingkungan hidup jangka panjang.

Menutup rangkaian desakan tersebut, Sri Hartini kembali menegaskan posisi masyarakat Kalimantan Barat dalam percaturan pembangunan nasional yang kerap menomorduakan kelestarian demi pertumbuhan ekonomi sesaat.

“Kalimantan Barat bukan tanah kosong, dan bukan tumbal investasi,” pungkasnya.

Pesan ini menjadi pengingat keras bagi para pengambil kebijakan di tingkat pusat maupun global bahwa setiap jengkal tanah di bumi Kalimantan memiliki nilai historis, sosial, dan ekologis yang tidak boleh dikorbankan atas nama pembangunan tanpa arah. Delegasi Indonesia di COP31 dituntut untuk membawa suara kebenaran dari tapak, membela hak-hak rakyat, serta membuktikan bahwa komitmen "kewalk the talk" pemerintah benar-benar berpihak pada keselamatan bumi dan masa depan generasi mendatang.