OJK Perkuat Literasi Keuangan Kalbar, Warga Diminta Waspadai Produk Ilegal
rakyatkayong.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kalimantan Barat terus mendorong peningkatan literasi keuangan masyarakat agar perluasan akses layanan formal diikuti pemahaman terhadap manfaat, risiko, dan legalitas produk finansial.
Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan Bulan Bakti Inklusi Keuangan (BIK) 2026 yang melibatkan pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperluas akses sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menggunakan layanan keuangan secara bijak.
Kepala OJK Kalimantan Barat, Rochma Hidayati, mengatakan setiap masyarakat perlu memahami karakteristik produk keuangan sebelum memutuskan untuk menggunakannya. Hal itu penting karena kebutuhan dan kemampuan finansial setiap orang tidak sama.
“Bagaimana kita mengajak masyarakat mengakses produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan dirinya, karena tentu saja kebutuhan setiap orang berbeda-beda,” ujar Rochma saat pembukaan BIK 2026 di Gaia, Kabupaten Kubu Raya, Jumat (30/10/2026).
Menurut Rochma, tingkat inklusi keuangan Kalimantan Barat sudah cukup tinggi dan hampir menyamai rata-rata nasional. Capaian literasi keuangan daerah tersebut juga disebut sedikit lebih tinggi dibandingkan tingkat nasional.
Meski demikian, peningkatan pemahaman keuangan masih perlu diperluas agar menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Kemudahan memperoleh layanan keuangan harus diimbangi kemampuan mengenali risiko dan memastikan legalitas penyedia maupun produk yang ditawarkan.
Dengan pemahaman tersebut, masyarakat diharapkan lebih berhati-hati dalam memilih layanan keuangan serta terhindar dari tawaran investasi ilegal dan produk yang berpotensi merugikan.
TPAKD Didorong Perluas Akses hingga Daerah
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Heronimus Hero, mengatakan pemerintah daerah turut memperkuat perluasan akses keuangan melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).
TPAKD melibatkan pemerintah daerah, OJK, Bank Indonesia, serta lembaga perbankan untuk memperluas edukasi dan layanan keuangan hingga tingkat kabupaten dan kota.
“Perluasan akses keuangan harus diikuti peningkatan pemahaman masyarakat. Karena itu, TPAKD terus didorong agar program literasi dan inklusi keuangan menjangkau masyarakat lebih luas, termasuk di daerah,” kata Heronimus.
Ia menjelaskan, capaian literasi dan inklusi keuangan dievaluasi setiap tahun melalui sejumlah indikator. Dalam penilaian tingkat regional Kalimantan, Kalimantan Barat mencatatkan hasil positif.
Kota Pontianak meraih predikat terbaik untuk kategori kota, sedangkan Kabupaten Bengkayang menempati posisi kedua.
Heronimus berharap capaian tersebut dapat menjadi dorongan bagi pemerintah daerah untuk terus memperluas akses sekaligus meningkatkan kualitas pemanfaatan layanan keuangan.
Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi pengguna produk keuangan, tetapi juga memiliki pengetahuan yang cukup untuk menentukan pilihan sesuai kebutuhan dan kemampuan finansialnya.
Penguatan literasi dan inklusi keuangan tersebut menjadi bagian dari agenda Puncak Bulan Bakti Inklusi Keuangan Kalimantan Barat 2026 yang berlangsung di Gaia, Kabupaten Kubu Raya.
