BBM Subsidi Sulit Disalurkan, Gubernur Kalbar Minta Pertamina Perkuat Distribusi
rakyatkayong.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengupayakan perbaikan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan penanganan pemadaman listrik bergilir yang berdampak pada masyarakat. Gubernur Kalbar Ria Norsan mengumpulkan Pertamina, PLN, dan sejumlah perangkat daerah untuk membahas langkah penanganan persoalan energi tersebut.
Rapat koordinasi berlangsung di ruang kerja Kantor Gubernur Kalbar, Jalan Ahmad Yani, Pontianak, Rabu (21/10/2026). Pembahasan difokuskan pada hambatan pengiriman BBM ke wilayah pedalaman dan pesisir serta keterbatasan daya listrik akibat pemeliharaan pembangkit.
“Semua akan kita upayakan untuk masyarakat agar tidak sulitlah untuk mencari BBM bersubsidi,” kata Ria Norsan seusai rapat.
Gubernur meminta instansi terkait memperkuat koordinasi, meningkatkan pengawasan, dan mempercepat penyelesaian kendala di lapangan. Kesulitan nelayan memperoleh BBM bersubsidi juga menjadi perhatian karena pasokan tersebut dibutuhkan untuk menunjang aktivitas mereka.
Dari sisi distribusi, Pertamina menjelaskan pengiriman BBM ke sejumlah daerah, seperti Sintang, Putussibau, Melawi, dan Landak, menghadapi tantangan geografis serta transportasi.
Sales Area Manager Pertamina Kalbar menyebut surutnya muka air Sungai Kapuas sempat menghambat pengiriman BBM menggunakan kapal menuju depot Sintang. Sebagai langkah penanganan, Pertamina mengoptimalkan pasokan melalui Terminal BBM Pontianak.
“Perlu kami sampaikan bahwa depot di Sintang sempat terkendala pasokan menggunakan kapal akibat surutnya air sungai. Sebagai solusi taktis, Pertamina kini mengoptimalkan pasokan yang disalurkan melalui Terminal BBM Pontianak,” ujarnya.
Pertamina juga menambah sekitar 27 unit mobil tangki untuk memperkuat distribusi melalui jalur darat. Fasilitas istirahat bagi awak mobil tangki disiapkan guna mendukung perjalanan pengiriman, terutama menuju daerah yang berjarak jauh dari Pontianak.
Sementara itu, persoalan pemadaman listrik bergilir berkaitan dengan pemeliharaan besar atau major overhaul Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Kabupaten Ketapang.
General Manager PLN Wilayah Kalimantan Barat Maria Goreti menjelaskan, pemeliharaan pembangkit tersebut diperkirakan berlangsung selama 54 hari dan berdampak pada ketersediaan daya listrik dalam sistem.
Menurut Maria, defisit daya terutama terjadi pada malam hari sehingga PLN perlu mengatur pemadaman di sejumlah lokasi terdampak.
“Untuk pemeliharaan di PLTU Ketapang sendiri, karena ini memasuki masa major overhaul, berlangsung selama 54 hari. Defisit daya mampu yang terjadi hanya pada malam hari, dan kami upayakan setiap lokasi yang terdampak padam, maksimal dua jam sudah bisa normal kembali,” jelas Maria.
Pemprov Kalbar berharap langkah antisipasi Pertamina dan PLN dapat memperlancar pasokan BBM serta menjaga keandalan sistem kelistrikan. Kedua perusahaan juga didorong memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat mengenai perkembangan distribusi BBM dan jadwal pemadaman listrik.
Koordinasi tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk mengurangi dampak persoalan energi terhadap kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat, khususnya warga pedalaman dan pesisir yang menghadapi tantangan distribusi serta keterbatasan pasokan listrik.
