Mahasiswa Ketapang Soroti Antrean BBM dan Karhutla, Bupati Jelaskan Penggunaan Banpres Rp20 Miliar
rakyatkayong.com – Puluhan mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam Cipayung Plus dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Ketapang mendatangi Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, untuk menyampaikan sejumlah persoalan daerah. Dalam audiensi di Aula Kantor Bupati Ketapang, Rabu (14/10/2026), mereka menyoroti antrean bahan bakar minyak (BBM), penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), hingga penggunaan Bantuan Presiden (Banpres) senilai Rp20 miliar.
Perwakilan mahasiswa dan pemuda menilai persoalan tersebut berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat. Mereka meminta pemerintah daerah memberikan penjelasan sekaligus menyampaikan langkah konkret untuk mengatasi berbagai persoalan yang terjadi.
Perwakilan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Ketapang, Fahrul Rizal, mengatakan kedatangan mereka merupakan bentuk kepedulian terhadap kondisi daerah.
"Kami hadir untuk mencari jawaban dan meminta solusi. Ini murni keresahan kami sebagai pemuda dan mahasiswa melihat kondisi Kabupaten Ketapang hari ini," ungkap Fahrul.
Dalam pertemuan itu, mahasiswa juga mempertanyakan upaya pemerintah daerah untuk mengatasi kelangkaan BBM dan antrean panjang di sejumlah lokasi. Mereka meminta laporan perkembangan sebaran titik panas atau hotspot disampaikan secara berkala, serta mendesak adanya kejelasan mengenai proses dan rencana penggunaan Banpres karhutla sebesar Rp20 miliar.
Pemda Siapkan Peralatan Penanganan Karhutla
Menanggapi aspirasi tersebut, Bupati Ketapang Alexander Wilyo mengapresiasi keterlibatan mahasiswa dan pemuda dalam menyampaikan persoalan daerah secara langsung.
Terkait karhutla dan kabut asap, Alexander menjelaskan bahwa berdasarkan pemantauan pemerintah daerah, jumlah titik panas terbesar tidak lagi berada di Ketapang. Ia menyebut kondisi kabut asap di wilayah tersebut juga dipengaruhi kiriman asap dari daerah lain yang mengalami kebakaran, baik di Kalimantan Barat maupun luar provinsi.
Alexander mengungkapkan, pemerintah daerah telah meminta pelaksanaan modifikasi cuaca sejak Agustus. Namun, pergerakan awan menuju wilayah lain disebut menjadi salah satu kendala dalam upaya mendatangkan hujan.
Pemerintah Kabupaten Ketapang juga menginstruksikan seluruh desa membentuk Masyarakat Peduli Api (MPA). Kelompok tersebut akan dikoordinasikan oleh kepala desa dengan melibatkan Bintara Pembina Desa (Babinsa) serta Bhabinkamtibmas.
Untuk mendukung kesiapan personel di lapangan, Banpres karhutla yang diterima pemerintah daerah direncanakan digunakan untuk pengadaan peralatan MPA dan lima unit mobil pemadam kebakaran.
"Jadi, selain personel kita siapkan, alat juga harus siap. Lima unit mobil pemadam kebakaran ini nantinya akan kita tempatkan untuk mendukung penanganan di wilayah Kabupaten Ketapang," jelasnya.
Layanan ISPA Gratis dan Distribusi Air Bersih
Selain memperkuat penanganan kebakaran, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran melalui Dinas Kesehatan untuk pengadaan obat-obatan, vitamin, dan masker bagi masyarakat yang terdampak kabut asap.
Alexander menegaskan, pelayanan kesehatan bagi warga yang mengalami infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) diberikan secara gratis. Kebijakan tersebut juga berlaku bagi relawan yang terlibat dalam penanganan karhutla.
Pemerintah Kabupaten Ketapang turut melakukan pendistribusian air bersih untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, baik untuk keperluan sehari-hari maupun air siap minum.
Bupati Dorong Penambahan Kuota BBM
Mengenai antrean dan kelangkaan BBM, Alexander menjelaskan bahwa pemerintah kabupaten tidak memiliki kewenangan langsung dalam menentukan kuota maupun mengatur distribusi BBM. Kendati demikian, pemerintah daerah berupaya mendorong penambahan kuota seiring meningkatnya jumlah kendaraan di Ketapang.
Ia juga menekankan perlunya pemerataan distribusi BBM dari Jobber atau depot pengisian ke seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Dengan distribusi yang lebih merata, pasokan diharapkan tidak hanya terkonsentrasi di lokasi tertentu.
Menurut Alexander, penyelesaian antrean panjang membutuhkan koordinasi dengan pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam rantai distribusi BBM.
Sebagai langkah untuk membantu mengurai antrean, ia mengaku telah menginstruksikan agar Pertashop dioperasikan dan pengecer diperbolehkan menjual Pertamax dengan harga yang masih wajar.
Audiensi tersebut menjadi ruang bagi mahasiswa dan pemuda untuk meminta kejelasan mengenai penanganan persoalan yang menyentuh kebutuhan masyarakat. Mereka menyoroti pentingnya keterbukaan informasi dan langkah nyata pemerintah, terutama dalam penanganan karhutla, pemenuhan kebutuhan dasar, serta ketersediaan BBM.
