Pemerintah Pantau 10 Ribu Koperasi Merah Putih, Distribusi Barang Subsidi Jadi Sorotan
rakyatkayong.com – Pemerintah mulai memantau operasional lebih dari 10 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) pada Kamis (15/10/2026). Pemantauan yang berlangsung selama delapan hari ini diarahkan untuk memastikan kesiapan koperasi, termasuk ketersediaan barang bersubsidi dan kelengkapan sarana operasional.
Langkah tersebut dilakukan di tengah gangguan pasokan bahan bakar minyak (BBM) dan dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang memengaruhi aktivitas masyarakat di sejumlah daerah. Distribusi kebutuhan pokok dan energi bersubsidi menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan agar masyarakat tetap memperoleh barang yang dibutuhkan.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, kegiatan pemantauan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah ingin memastikan koperasi siap beroperasi sekaligus mengidentifikasi kendala yang masih dihadapi di lapangan.
“Seluruh kementerian dan wakil menteri sudah dibagi tugas untuk melakukan kunjungan selama delapan hari ke depan,” kata Zulkifli seusai rapat persiapan pemantauan di Kemenko Pangan, Jakarta, Rabu (14/10).
Pemantauan dijadwalkan berlangsung di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Bali, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Banten, Lampung, dan Sumatera Selatan.
Komoditas yang menjadi perhatian meliputi beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), MinyaKita, LPG 3 kilogram, serta pupuk bersubsidi.
Pemda Diminta Bantu Atasi Kendala Distribusi
Pemerintah daerah diharapkan ikut berperan dalam menyelesaikan hambatan penyaluran barang bersubsidi ke koperasi. Apabila pasokan pupuk bersubsidi belum diterima, misalnya, pemerintah daerah dapat membantu menelusuri penyebab keterlambatan dan mendorong penyelesaiannya.
Pemantauan ini tidak hanya menyangkut kesiapan administrasi dan pembangunan fisik koperasi, tetapi juga kemampuan operasional dalam menyediakan barang yang dibutuhkan masyarakat.
Namun, cakupan pemantauan kali ini belum meliputi seluruh wilayah yang dilaporkan mengalami gangguan pasokan BBM. Kalimantan Barat, misalnya, tidak termasuk dalam daftar daerah pemantauan yang disebutkan. Karena itu, dampak langsung kegiatan tersebut terhadap persoalan pasokan di Kalbar belum dapat dipastikan.
Berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Pangan per 14 Oktober 2026 pukul 09.05 WIB, sebanyak 83.363 KDMP telah berbadan hukum. Dari jumlah tersebut, 79.733 koperasi telah memiliki akun Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa (SIMKOPDES), sementara 60.854 unit telah mengantongi Nomor Induk Berusaha (NIB).
Dari sisi pembangunan, sebanyak 28.240 titik dilaporkan telah rampung 100 persen. Sementara itu, 7.392 titik lainnya masih dalam proses pengerjaan.
Pemerintah juga menyiapkan posko pemantauan yang dikoordinasikan Kementerian Koperasi bersama Kemenko Pangan, kementerian terkait, dan PT Agrinas Pangan Nusantara.
Akses Ingatkan Risiko Penyimpangan Distribusi Subsidi
Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (Akses), Suroto, mendukung program KDMP. Namun, ia mengingatkan agar koperasi benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat dan tidak hanya menjadi saluran distribusi program pemerintah.
Menurutnya, keterlibatan seluruh unsur pemerintah, termasuk badan usaha milik negara (BUMN), diperlukan untuk menjaga kelancaran pasokan barang dan layanan. Koordinasi serta pengawasan juga harus diperkuat agar penyaluran subsidi berjalan sesuai sasaran.
Suroto menilai besarnya perputaran uang dalam distribusi barang bersubsidi berpotensi membuka ruang bagi praktik rente apabila pengawasan antarlembaga tidak berjalan optimal.
Distribusi LPG 3 kilogram menjadi salah satu hal yang perlu diawasi, selain pupuk bersubsidi dan kebutuhan pokok lainnya. Pengawasan diperlukan agar subsidi benar-benar diterima masyarakat yang berhak, bukan dimanfaatkan pihak tertentu melalui penyimpangan penyaluran.
Ia berharap KDMP dapat memperluas akses masyarakat terhadap beras SPHP, LPG 3 kilogram, dan barang bersubsidi lainnya. Koperasi juga diharapkan membantu masyarakat memperoleh akses terhadap layanan Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Dengan pengelolaan dan pengawasan yang baik, KDMP diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama ketika distribusi kebutuhan dasar menghadapi hambatan dan daya beli warga berada di bawah tekanan.
