Prabowo Kerahkan Seluruh Sumber Daya Tangani Karhutla, 639 Hektare Lahan Masih Ditangani
infokayong.com – Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh sumber daya dikerahkan untuk mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di enam provinsi. Hingga Senin (12/10/2026), luas lahan yang masih dalam penanganan tercatat mencapai 639,23 hektare.
Enam provinsi tersebut meliputi Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Riau, Jambi, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan. Pemerintah memberi perhatian khusus pada Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan untuk mempercepat pemadaman.
“Kalau ada kebutuhan, kalau ada keperluan, apa yang kamu butuh, sampaikan. Ini prioritas sangat utama bagi kita. Kita harus segera atasi ini,” kata Prabowo dalam rapat terbatas penanganan karhutla di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (12/10) sore.
Prabowo meminta penanganan dilakukan melalui operasi darat, pemadaman dari udara, serta operasi modifikasi cuaca. Selain memadamkan api, pemerintah juga diminta memperkuat langkah pencegahan agar kebakaran tidak terus berulang.
Untuk meningkatkan perlindungan hutan, Prabowo mengusulkan penambahan jumlah polisi hutan hingga 70 ribu orang dan meminta Kapolri membantu proses pendidikan personel tersebut.
“Kalau memang saya minta 70.000 polisi hutan, itu karena ada maksud untuk menjaga hutan-hutan kita,” ujarnya.
Kebakaran Tanjung Puting Jadi Perhatian
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto melaporkan, kebakaran baru di Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah, menjadi salah satu fokus penanganan pemerintah.
Luas area terbakar di kawasan yang berada di Kabupaten Kotawaringin Barat dan Seruyan tersebut dilaporkan mencapai 513,89 hektare.
Kebakaran di kawasan konservasi menjadi perhatian karena berisiko merusak habitat orangutan dan satwa liar lainnya. Kerusakan tersebut juga dapat menambah tantangan dalam upaya perlindungan keanekaragaman hayati.
“Yang terbesar memang terjadi di Kalimantan Tengah. Kenapa paling besar? Karena baru saja ditemukan kebakaran baru di Taman Nasional Tanjung Puting, Kabupaten Kotawaringin Barat dan Seruyan,” kata Suharyanto.
Untuk mendukung pemadaman, pemerintah menyiapkan pembangunan 200 titik sumur bor dan pengiriman 200 unit pompa air dengan anggaran Rp2 miliar. Pengeboran di kawasan rawa direncanakan mencapai kedalaman 10–15 meter untuk memperoleh sumber air.
Puluhan Ribu Personel Dikerahkan
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman mengatakan, operasi penanganan karhutla melibatkan TNI, Polri, BNPB, Kementerian Kehutanan, pemerintah daerah, dan unsur terkait lainnya.
Lebih dari 60.177 personel gabungan dikerahkan untuk operasi darat. Pemerintah juga melaporkan tingkat keberhasilan pemadaman rata-rata lebih dari 80 persen dari luas lahan yang baru terbakar setiap hari.
“Presiden targetnya adalah secepat mungkin. Beliau sangat konsentrasi betul masalah karhutla ini,” ujar Dudung.
Pemerintah turut memantau potensi dampak asap lintas batas negara. Namun, penanganan karhutla saat ini dinilai masih dapat dilakukan tanpa menetapkan status bencana nasional.
Malaysia Tawarkan Bantuan Pemadaman
Di tengah upaya penanganan karhutla, Malaysia menyatakan pernah menawarkan bantuan kepada Indonesia. Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi menyebut tawaran tersebut mencakup satu pesawat, tiga helikopter, dan 55 petugas untuk membantu operasi di Kalimantan dan Sumatera.
Tawaran itu disampaikan dalam rangkaian kunjungan resmi dan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto serta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
“Kita menawarkan dengan ikhlas, tetapi tidak ada respons untuk kita membantu mereka. Kita ucapkan terima kasih,” kata Ahmad Zahid, seperti dikutip dari Sinar Harian, Minggu (11/10).
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa, menurut pihak Malaysia, tawaran bantuan itu belum mendapat tindak lanjut yang mereka harapkan. Sementara itu, pemerintah Indonesia menyatakan bantuan dari luar negeri perlu dikaji berdasarkan kebutuhan, jenis dukungan, dan efektivitasnya dalam mempercepat pemadaman.
Dengan luas lahan yang masih ditangani mencapai ratusan hektare, pemerintah menghadapi tantangan untuk mempercepat pemadaman, mencegah munculnya titik api baru, serta melindungi masyarakat dan kawasan hutan dari dampak karhutla.
