Sintang Usulkan 14 Prioritas Pembangunan ke APBN 2027, Ada Duplikat Jembatan Melawi
rakyatkayong.com – Pemerintah Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, mengusulkan 14 prioritas pembangunan kepada pemerintah pusat untuk mendapatkan dukungan pendanaan melalui APBN 2027. Usulan tersebut mencakup peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan, pembangunan fasilitas kesehatan, penyediaan air bersih, hingga penanganan kawasan rawan bencana.
Bupati Sintang Gregorius Herkulanus Bala mengatakan dukungan anggaran pusat diperlukan karena sejumlah kebutuhan pembangunan daerah belum mampu dibiayai melalui APBD kabupaten.
“Kami masih memerlukan alokasi dana dari APBN untuk mendukung pembangunan di Kabupaten Sintang. Kami mengusulkan 14 prioritas pembangunan yang dibutuhkan dan tidak mampu dibiayai melalui APBD Kabupaten Sintang sehingga memerlukan sumber pembiayaan dari APBN,” kata Bala di Sintang, Kamis.
Usulan tersebut disampaikan saat Bala menerima kunjungan kerja Ketua Komisi V DPR RI Lasarus bersama pejabat Kementerian Pekerjaan Umum di Pendopo Bupati Sintang, Rabu (21/10/2026).
Dalam pertemuan itu, Bala menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah pusat dan Komisi V DPR RI terhadap pembangunan di Sintang selama ini. Ia berharap dukungan tersebut berlanjut agar berbagai kebutuhan infrastruktur dan pelayanan publik dapat ditangani secara bertahap.
Infrastruktur Jalan dan Jembatan Jadi Prioritas
Sejumlah usulan Pemkab Sintang berkaitan dengan peningkatan konektivitas antardaerah. Di antaranya perubahan status jalan kabupaten dan provinsi, peningkatan jalan dan jembatan, serta penanganan ruas jalan nasional di kawasan Simpang Tugu Jam dan Jalan MT Haryono.
Pemkab Sintang juga mengusulkan pelebaran jalan nasional dari Sekadau menuju Silat, Kabupaten Kapuas Hulu, serta pelebaran Jalan Lintas Melawi.
Pembangunan duplikat Jembatan Melawi dan penyelesaian pembangunan Jembatan Ketungau turut masuk dalam daftar prioritas. Selain itu, pemerintah daerah mengajukan pembangunan jembatan rangka baja di Sungai Inggar dan Sungai Sekapat.
Peningkatan infrastruktur tersebut diharapkan mendukung mobilitas masyarakat dan memperlancar aktivitas ekonomi di wilayah Sintang serta kawasan sekitarnya.
Air Bersih, Rumah Layak Huni, dan Fasilitas Kesehatan
Selain infrastruktur transportasi, pemerintah daerah mengusulkan penanganan tanah longsor dan penguatan tebing sungai di Kampung Ladang dan Tanjungpuri. Usulan lainnya berupa bantuan stimulan untuk rumah tidak layak huni.
Pada sektor penyediaan air bersih, Pemkab Sintang mengajukan pembangunan sumur bor skala besar serta peningkatan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM), termasuk jaringan perpipaan.
Pembangunan RSUD AM Djoen Sintang juga menjadi salah satu kebutuhan yang diusulkan kepada pemerintah pusat untuk mendukung pelayanan kesehatan masyarakat.
Sementara itu, pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sungai Kelik dan tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah turut masuk dalam daftar prioritas pembangunan yang diajukan untuk pendanaan APBN 2027.
Pemkab Sintang Berharap 80 Persen Usulan Diakomodasi
Bala berharap pemerintah pusat dapat mengakomodasi sebagian besar usulan tersebut agar percepatan pembangunan di Kabupaten Sintang dapat berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
Ia menyebut pemerintah daerah bersama masyarakat berharap sekitar 70 hingga 80 persen dari usulan prioritas itu dapat memperoleh dukungan pemerintah pusat.
“Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Sintang berharap Ketua Komisi V DPR RI dan pemerintah pusat dapat mengakomodasi 70 sampai 80 persen usulan masyarakat dan Pemkab Sintang. Dokumen usulan kami akan diserahkan kepada Pak Lasarus,” kata Bala.
Usulan tersebut selanjutnya diharapkan menjadi bahan pembahasan dalam perencanaan pembangunan dan penganggaran pemerintah pusat untuk tahun 2027. Namun, realisasi setiap program tetap bergantung pada proses penilaian, prioritas nasional, dan ketersediaan anggaran.
