WALHI: Karhutla Kalbar Tak Cukup Dipadamkan, 165.727 Kasus ISPA Harus Jadi Sorotan
WALHI Kalimantan Barat menegaskan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak cukup hanya berfokus pada pemadaman api. Aspek kesehatan masyarakat, pendataan dampak, dan akses informasi kualitas udara juga menjadi sorotan.
KALIMANTAN BARAT – WALHI Kalimantan Barat menegaskan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak cukup hanya berfokus pada pemadaman api. Aspek kesehatan masyarakat, pendataan dampak, dan akses informasi kualitas udara juga menjadi sorotan.
WALHI mencatat 165.727 kasus ISPA sepanjang Januari hingga 22 Agustus 2026.
Direktur Eksekutif WALHI Kalimantan Barat Sri Hartini menyampaikan data tersebut dalam pertemuan daring bersama WALHI Nasional dan WALHI dari sejumlah wilayah terdampak karhutla pada Selasa (15/9/2026).
Kasus Tertinggi di Ketapang
Sri mengatakan kasus ISPA tertinggi berada di Ketapang, disusul Kubu Raya dan Mempawah.
“Kalau yang paling tinggi itu Ketapang, kemudian Kubu Raya, lalu Mempawah. Jadi memang ada korelasi antara wilayah-wilayah yang terdampak karhutla dengan peningkatan ISPU dan ISPA,” kata Sri.
Namun, WALHI menegaskan angka tersebut baru berasal dari pencatatan layanan kesehatan.
“Ini yang tercatat ya, apalagi yang tidak tercatat. Ada orang-orang yang tidak mendapatkan akses kesehatan, mereka tidak tercatat,” ujarnya.
WALHI juga menyoroti belum adanya pengelompokan pasien berdasarkan kelompok rentan, seperti anak-anak, lansia, perempuan, dan penyandang disabilitas.
Puskesmas Siaga 24 Jam Disoroti
Pemerintah telah menginstruksikan puskesmas siaga 24 jam dan membuka posko kesehatan. Namun, pemantauan WALHI masih menemukan puskesmas yang tidak beroperasi sesuai anjuran, terutama pada akhir pekan.
“Nah, ketika kita lihat data-data di website Dinas Kesehatan Kalimantan Barat, ternyata di akhir pekan jumlahnya menurun karena ternyata mereka tidak melakukan pelayanan. Padahal sudah disebutkan bahwa mereka akan buka 24 jam,” ungkapnya.
Informasi ISPU Belum Mudah Diakses
WALHI juga menyoroti akses masyarakat terhadap informasi ISPU. Menurut Sri, masyarakat berpenghasilan rendah belum tentu bisa mengakses informasi kualitas udara karena membutuhkan perangkat dan koneksi internet.
WALHI mendorong pemerintah memperkuat sistem peringatan dini ketika ISPU mencapai kategori berbahaya.
“Dengan ISPU yang tinggi, dengan kategori yang sangat berbahaya, harus ada imbauan, misalnya alarm atau apa pun itu, untuk memberikan peringatan kepada masyarakat bahwa dengan ISPU segini masyarakat harus mengurangi kegiatannya di luar. Itu mungkin belum dilakukan,” kata Sri.
WALHI menegaskan penanganan karhutla perlu memastikan layanan kesehatan siaga, pendataan dampak yang lebih lengkap, dan sistem informasi kualitas udara yang mudah diakses masyarakat.
