Efisiensi Anggaran Dipertanyakan, Proyek Ulang Jalan Paving Lingkungan di Singkawang Berpotensi Picu Genangan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Singkawang secara tegas melayangkan kritik tajam terhadap kebijakan pemerintah setempat terkait program pengerjaan ulang serta peninggian permukaan sejumlah ruas jalan lingkungan yang menggunakan paving block. Kebijakan penataan infrastruktur skala lokal ini dinilai tidak melalui perencanaan teknis yang matang, sehingga alih-alih memberikan kemudahan mobilitas bagi masyarakat, langkah tersebut justru memicu kekhawatiran serius berupa ancaman genangan air yang dapat merendam kawasan permukiman penduduk.
Sorotan krusial ini mencuat lantaran banyak titik jalan yang menjadi objek pengerjaan sebenarnya masih berada dalam kondisi yang sangat layak. Alih-alih memprioritaskan pembangunan infrastruktur di wilayah lain yang kondisinya sudah rusak parah dan membutuhkan intervensi segera, pemerintah kota justru mengalirkan anggaran untuk membongkar atau menumpuk lapisan baru di atas badan jalan yang fungsional. Langkah ini memantik tanda tanya besar dari unsur legislatif mengenai efektivitas serta skala prioritas penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Dalam pandangan pihak legislatif, kekhawatiran utama yang harus segera diantisipasi adalah perubahan elevasi atau ketinggian permukaan jalan. Ketika sebuah ruas jalan ditinggikan secara drastis menggunakan material paving block tanpa sistem drainase pendukung yang sepadan, maka struktur tersebut secara otomatis akan mengubah pola gravitasi aliran air hujan. Aliran air yang mulanya mengalir lancar ke saluran pembuangan kini berisiko berbalik arah dan menggenangi halaman hingga masuk ke dalam rumah-rumah warga sekitar. Kondisi ini tentu menjadi ancaman nyata yang merugikan masyarakat, terutama ketika intensitas curah hujan tinggi melanda wilayah Singkawang dan sekitarnya.
Menanggapi polemik di lapangan, pihak dewan juga memberikan perhatian khusus terhadap landasan hukum yang kerap dijadikan acuan operasional oleh instansi teknis, yakni Peraturan Wali Kota (Perwali) Singkawang Nomor 37 Tahun 2015. Regulasi tersebut mengatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Pengembangan Jalan Lingkungan Kelurahan dan Kecamatan (P2JLKK) yang selama ini menjadi payung hukum pengadaan paving block. Meskipun regulasi itu sah secara administratif, para legislator mengingatkan agar implementasinya tidak dilakukan secara pukul rata tanpa melihat urgensi empiris di lapangan.
“Kebijakan penggunaan paving block di Singkawang menuai sorotan karena sejumlah jalan yang masih layak dikerjakan ulang dan peninggian permukaan jalan berpotensi mengubah aliran air menuju rumah warga. DPRD meminta pemerintah mengevaluasi ketepatan sasaran dan perencanaan teknis,”
Lebih lanjut, regulasi pelaksana seperti Perwali Nomor 37 Tahun 2015 sejatinya dirancang untuk memberikan kemudahan akses di kawasan permukiman yang benar-benar membutuhkan sentuhan pembangunan fisik. Akan tetapi, penekanan aturan tersebut menuntut konsistensi operasional yang sesuai dengan ruang lingkup program serta kebutuhan nyata dari setiap ruas jalan. Jika aturan ini diterapkan tanpa analisis dampak lingkungan (AMDAL) skala kecil atau kajian hidrologi drainase yang komprehensif, program pemerintah yang niat awalnya baik justru berbalik menjadi sumber masalah baru bagi kenyamanan warga.
DPRD Singkawang mendesak agar Dinas Pekerjaan Umum dan instansi terkait segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh daftar proyek jalan lingkungan yang sedang berjalan maupun yang baru akan direncanakan. Evaluasi ini penting guna memastikan bahwa setiap rupiah dari uang rakyat yang dikeluarkan melalui APBD benar-benar memberikan dampak positif yang tepat sasaran, berkeadilan, serta berwawasan lingkungan tanpa mengorbankan keselamatan dan kenyamanan warga di sekitar lokasi proyek.
